5 Hal yang Diketahui dari Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan beberapa pihak lain terkait Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Putusan ini telah mengakibatkan sejumlah perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan.

Pengadilan dan Para Pemohon

• Nomor Perkara: 168/PUU-XXI/2023

• Tanggal Sidang: 31 Oktober 2024

• Pemohon Utama:

• Partai Buruh, diwakili oleh Agus Supriyadi dan Ferry Nuzarli

• Serikat Pekerja (FSPMI, KSPSI, KPBI, KSPI)

Gugatan dan Pasal yang Dikabulkan

• Gugatan Terhadap Pasal-Pasal UU Ciptaker: Menyentuh pengupahan, hubungan kerja, tenaga kerja asing, dan penetapan Perppu Ciptaker.

• Jumlah Pasal yang Dikabulkan oleh MK: 21 dari 71 poin petitum.

Perubahan Utama:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):

• Batasan Waktu: PKWT hanya dapat dilakukan maksimal 5 tahun, termasuk dalam hal perpanjangan.

1. Upah dan Penghidupan yang Layak:

• Menyertakan komponen-komponen seperti makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

• Penegasan agar penghasilan memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar.

1. Ketentuan Tenaga Kerja Asing (TKA):

• Tetap diizinkan, namun pengutamaan harus diberikan pada tenaga kerja Indonesia.

1. Perselisihan Hubungan Industrial:

• Pasal 81 Angka 40: Mengenai penyelesaian perselisihan dan pencegahan kesewenang-wenangan dalam PHK mengalami perubahan sesuai dengan permohonan Partai Buruh.

1. Proses PHK:

• Perundingan bipartit diperketat, dengan penetapan bahwa PHK hanya bisa dilakukan setelah ada putusan lembaga berwenang jika tidak ada kesepakatan.

• Penjelasan mengenai nilai minimal pesangon.

Rekomendasi MK:

• Pembentukan UU Ketenagakerjaan Baru:

• DPR dan Pemerintah diminta segera membuat undang-undang yang terpisah dari UU Ciptaker.

• Tujuan: Menghindari tumpang tindih aturan dan memastikan perlindungan yang adil bagi pekerja dan pemberi kerja.

• Waktu Penyusunan: Dalam 2 tahun ke depan.

Respons dan Harapan:

• Tanggapan DPR: Wakil Ketua DPR menyatakan akan melakukan kajian bersama pemerintah terkait rekomendasi untuk UU baru.

• Pesan dari Partai Buruh: Menegaskan harapan agar semua institusi mematuhi putusan MK, tanpa manuver untuk menghindarinya.